BANJIR BEKASI

Prof. Fahmi Amhar (Peneliti Geoinformatika Multidisiplin)

Banjir besar kembali melanda Bekasi pada awal bulan puasa, menenggelamkan permukiman, jalanan, dan berbagai fasilitas publik. Berbeda dengan Jakarta yang memiliki sistem drainase yang lebih modern, di Bekasi banyak saluran air yang sudah lama tidak dikeruk, sehingga menghambat aliran air dan memperparah genangan. Ditambah dengan tanggap darurat yang kurang sigap, banyak warga yang terdampak tanpa bantuan yang memadai.

Banjir bukan sekadar peristiwa alam, melainkan pertemuan antara “faktor langit”—hujan deras akibat kehendak Allah—dengan “faktor bumi”, yaitu ulah manusia yang merusak keseimbangan lingkungan. Dampak perubahan iklim juga semakin terasa, dengan pola hujan yang cenderung lebih singkat namun lebih lebat. Jika banjir hanya terjadi sekali-sekali, mungkin itu masalah teknis belaka. Namun, jika banjir terus berulang dan semakin parah setiap tahunnya, ini jelas masalah sistemik.

“Banjir lokal bisa jadi karena orang buang sampah sembarangan. Banjir kolosal bisa jadi karena orang kasih izin investasi sembarangan.”

Masalah sistemik bisa ditangani dengan solusi sistem-teknis seperti membangun bendungan baru, memasang pompa, atau membuat kanal tambahan. Namun, jika masalahnya lebih dalam—seperti tata ruang yang diabaikan, kemiskinan yang memaksa warga tinggal di bantaran sungai, keserakahan yang menyebabkan hutan gundul di hulu, anggaran yang tidak fleksibel untuk menangani bencana, serta pejabat yang abai dalam pengawasan infrastruktur—maka ini sudah masuk ke ranah sistem-non teknis. Lebih jauh lagi, jika semua masalah ini berakar pada ideologi bahwa segala sesuatu harus diserahkan kepada mekanisme pasar dan proses demokratis yang seringkali tidak menghasilkan kebijakan berpihak kepada rakyat, maka persoalannya sudah bersifat ideologis.

Sayangnya, alih-alih melihat masalah secara mendalam, banyak orang justru dengan mudah menyalahkan rakyat. Banjir? Salah rakyat yang buang sampah sembarangan. Pengangguran tinggi? Salah rakyat yang pemalas. Hutan rusak? Salah rakyat yang membuka kebun. Pokoknya, semua salah rakyat. Bahkan saat idola politik mereka kalah dalam pemilu, mereka akan menyalahkan rakyat: “Rakyatnya goblok!” Namun, jika idolanya menang, tiba-tiba rakyatnya jadi “pintar”. Sikap seperti ini tidak hanya dangkal, tetapi juga berbahaya. Mereka adalah contoh orang-orang yang sebenarnya penyakit bagi negeri ini—tidak menginginkan perbaikan yang sejati dan selalu mencari kambing hitam.

Dalam Islam, baik-buruknya rakyat tergantung pada pemimpinnya. Dan baik-buruknya pemimpin tergantung pada para intelektualnya. Apakah para ulama masih berani menasihati pemimpin? Apakah para ilmuwan masih berani mengingatkan penguasa? Ataukah setiap kritik yang tidak memuji disebut sebagai hinaan, dan siapa pun yang mengkritik dicap radikal serta pantas diusir dari negeri sendiri? Jika para intelektual bungkam, maka jangan berharap ada perubahan yang nyata.

Penanggulangan banjir harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan empat siklus utama: mitigasi, peringatan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sayangnya, di Bekasi, banyak tahapan ini tidak berjalan dengan baik. Pada tahap mitigasi, analisis big data dan pemetaan bencana berbasis citra satelit seharusnya bisa digunakan untuk menganalisis potensi banjir. Namun, jika peta tata ruang saja dibuat tergesa-gesa tanpa kajian mendalam, bagaimana bisa diandalkan untuk mencegah bencana?

Pada tahap peringatan dini, seharusnya teknologi 4.0 seperti crowd-sourcing, IoT, dan AI bisa dimanfaatkan. Ribuan CCTV di berbagai lokasi mestinya tidak hanya menjadi pajangan, tetapi juga dianalisis secara real-time untuk memberikan peringatan dini yang akurat. Namun, realitasnya, sistem seperti ini masih belum optimal.

Saat banjir terjadi, sistem tanggap darurat yang baik seharusnya dapat membantu masyarakat dengan informasi evakuasi yang akurat dan pendistribusian bantuan yang merata. Sayangnya, di Bekasi, banyak warga mengeluhkan lambatnya respons pemerintah, sehingga banyak yang harus bertahan sendiri dalam kondisi yang sulit. Lebih parah lagi, daerah-daerah hinterland yang tidak secara langsung terkena banjir juga terdampak akibat terputusnya infrastruktur, namun sering kali diabaikan.

Setelah banjir surut, rekonstruksi harus dilakukan dengan cepat dan melibatkan banyak pihak. Teknologi digital bisa membantu dalam hal ini, seperti melalui e-planning dan crowd-funding untuk mempercepat pemulihan. Namun, jika sistem anggaran dan pengawasan masih lemah, rekonstruksi hanya akan menjadi proyek yang tidak efektif.

Kapan penanggulangan banjir yang efektif bisa dimulai? Secara parsial, sekarang juga. Beberapa komunitas dan LSM sudah memulai langkah-langkah inovatif, meskipun masih berskala kecil. Namun, untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini, diperlukan perubahan yang lebih besar—bukan hanya secara teknis, tetapi juga sistemik, bahkan ideologis. Sebab, tanpa perubahan mendasar, banjir akan terus berulang, semakin parah, dan semakin sulit diatasi.

Kedaulatan Rakyat, 6 Maret 2025